Melihat gambaran birokrasi publik di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara serta kemudian melihat kemungkinan penerapan model New Public Management (NPM) Maka rumusan masalahnya diawali dengan bahasan mengenai munculnya fenomena kinerja birokrasi yang buruk yang ditandai dengan sejumlah hal negatif dialamatkan kepada birokrasi publik antara lain diidentifikasikan sebagai : Birokrasi Lamban, berbelit belit, tidak efisien, arogan dan lain sebagainya. Dari pengamatan yang dilakukan ternyata birokrasi Kabupaten Labuhan Batu belum menampilkan model model NPM secara utuh menurut katagorisasi yang dikemukakan oleh para penulis NPM maka perlu adanya: pertama, reposisi struktur dengan perampingan struktur agar aparat ditingkat operating core dapat berinovasi dan adanya pendelegasian wewenang, kedua gaya kepemimpinan perlu diarahkan pada gaya kepemimpinan yang tranformasional dan demokratis, ketiga pembaharuan kultur lebih ditekankan pada pengembangan nilai profesional dan menumbuhkan sikap kritis serta keberanian untuk melakukan korekasi dan yang ke empat pemanfaatan sumber daya birokrat Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu belum didasarkan pada merit systembaik rekrutmen, formasi dan mutasi.
Untuk menjawab persoalan tersebut model birokrasi yang secara teoritis mampu menjelaskan fenomena yang ada dikenal dengan nama New Publik Management( NPM ). Ada empat model yang dijadikan acuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena birokrasi publik yang dirumuskan oleh para teoritisantara lain seperti yang dikemukakan Ewan ferlie dan kawan
kawan dengan model 1. yaitu model efisiensi ( The Efficiency Drive ), Model 2 Penyederhanaan dan Desentralisasi (Downsizing and Decentralisation ), Model 3 tampilan prima (in Search of Excellence) terakhir yaitu model 4 orientasi pelayanan ( public Service Orientation) diskusi lebih lanjut diarahkan pada cara terbaik bagaimana melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Labuhan Batu dengan Reformasi dimulai dari kultur, struktur, pembangunan sumber daya birokrat dan kepemimpinan ke arah New Public Managementyang pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk mewujudkan efisiensi, perampingan dan desentralisasi, budaya dan penyempurnaan organisasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik yang dapat dikatagorisasikan atas model NPM 1,2,3,dan 4. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
kawan dengan model 1. yaitu model efisiensi ( The Efficiency Drive ), Model 2 Penyederhanaan dan Desentralisasi (Downsizing and Decentralisation ), Model 3 tampilan prima (in Search of Excellence) terakhir yaitu model 4 orientasi pelayanan ( public Service Orientation) diskusi lebih lanjut diarahkan pada cara terbaik bagaimana melakukan reformasi birokrasi di Kabupaten Labuhan Batu dengan Reformasi dimulai dari kultur, struktur, pembangunan sumber daya birokrat dan kepemimpinan ke arah New Public Managementyang pada dasarnya didorong oleh keinginan untuk mewujudkan efisiensi, perampingan dan desentralisasi, budaya dan penyempurnaan organisasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik yang dapat dikatagorisasikan atas model NPM 1,2,3,dan 4. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial telah kelihatan nilai nilai yang menunjukkkan upaya untuk makin menyempurnakan birokrasi publik seperti : keterbukaan, demokratisasi, efesiensi, komunikasi dua arah serta orientasi kepada kepentingan publik sesuai dengan nilai nilai NPM. Penyempurnaan birokrasi publik kearah model NPM adalah hal yang mungkin dapat dilaksanakan karena adanya faktor pendukung seperti adanya wewenang yang lebih besar pada Pemerintah Kabupaten, tersedianya dana/anggaran, tingginya minat dan komitmen untuk meningkatkan kualitas Sumber daya aparatur serta dukungan dari seluruh pihak yang terkait (stake holders) kepada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu untuk terus melakukan pembaharuan menuju kepada peningkatan pelayan terbaik kepada masyarakat. Dari beberapa temuan ada beberapa saran yang dapat direkomendasikan untuk Pembaharuan yang perlu penyempurnaan adalah pertama Membangun kultur organisasi kearah efisiensi, efektifitas, transparansi, profesional dan berorientasi pada pelanggan yang diawali oleh manajeman puncak (Strategic Apex), kedua Struktur organisasi harus menjamin fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pendelegasian wewenang yang memadai kepada staf (Middle line) maupun para pelaksana (Operating Core), ketiga Pembangunan sumber daya birokrat ditujukan untuk terwujudnya merit system dan keterbukaan mulai dari rekrutmen pegawai sampai pada mutasi dan promosi dan didukung dengan sistem pendidikan dan pelatihan yang mampu mewujudkan aparatur yang professional dan yang keempat Kepemimpinan yang demokratis dan transformasional secara bertahap harus diupayakan pada semua level.
