DAMPAK KEBIJAKAN PENETAPAN MANOKWARI SEBAGAI IBUKOTA PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TERHADAP PERGESERAN STRUKTUR SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI DI KABUPATEN MANOKWARI (Studi Kasus Tahun 2003 – 2005)


ABSTRACT: Development of Irian Jaya Province which is full of dynamics, among others colour by wish of a part of the people to get their own independence, had made the Central Government in 1999 to fulfill the aspiration of Irian Jaya people to develop Irian Jaya into several provinces, among others was determination of Manokwari as the capital city of West Irian Jaya Province. The study case of this research i.e. how was the impact of determination policy of Manokwari as the capital city of West Irian Jaya Province towards social, politic and economic in Manowari Regency? while the aim of this research was to know the impact of determination policy of Manokwari as the capital city of West Irian Jaya towards social, politic and economic structures movement in Manokwari Regency. This research used a descriptive method with qualitative approach. Informant in this research were the people society (4 persons), regional parliament society (4 persons), community organizations (1 person), and campus academic (1 person). Data collecting technique was by closed questionnaire (inquiry), interview, and documentation. Data collecting used was research instrument i.e.: closed questionnaire, interview manual, and check list documentation (including analyzed ones). Data analysis used was qualitative data analysis technique by editing, coding and data analysis. Result of this research showed that determination policy of Manokwari as the capital city of West Irian Jaya Province has not been so significant yet to grant a positive impact in form of increasing or improvement of social, politic, economic structures in Manokwari Regency. This was indicated from: (1) There were some points at all social structure indicator which have not yet indicated increasing improvement such as: worse Primary School, static/unchanged central public health service clinic, social organization remained less functioning, worse social ethic/attitude, people social norms were scraped, anarchist (drunkard), crimes, less smooth development, people welfare was not achieved, unchanged primordial (ethnic sentiment), high gap between high and low level society, exclusive treatment to high level society, privilege for officer’s family, and low level society was isolated; (2) There was one thing in political structure indicator : community organization was acting as a pressuring group who was maintain as the free rider, having an economic aim and project ideology; and (3) There were some points in some economic structures which have not yet indicated improvement, among others were : trading sector was denominated by outsider community, the natives work in agriculture and farming sectors, security sector, regional potential and ease in business set up, as well as decreasing/worse small, medium, large scale trading company, regional, province and state roads were generally in bad/damage condition, the Region remained depending on fund transfer from Central Government and decreasing/worse Regional Original Income. The conclusion of this research is such a positive significant impact in form of increasing/improvement in social, politic and economic in Manokwari Region has not happened yet after determination of Manokwari as the capital city of West Irian Jaya. Advises recommended among others: it was necessary to get a special care from the Authority of West Irian Jaya Province towards improving of Primary School educational structure as well as central public health service clinic infrastructure,
necessary to carry out continuous and periodical illumination to the people in the frame work of maintaining a good social ethic or attitude and social norms, to make any efforts in carrying out smooth development in all aspects (especially development of social and economic infra structures), to make efficient use of low level society, to be selective in choosing community organization as a government’s working partner in carrying out social programs and make efficient use of the people), it was necessary to make any efforts to make happen the transformation from agricultural and farming sectors which so far become a mainstay job for native society to jobs in industrial and trading sectors, the local Authority needed to render a special care towards improvement of road infrastructure (region, province and state), as well as necessary to continuously digging available regional potential (especially the Original Regional Income in regional tax and retribution sectors).

INTISARI: Perkembangan Provinsi Irian Jaya yang penuh dinamika, antara lain diwarnai oleh keinginan sebagian warganya untuk memerdekan diri, mendorong pemerintah pusat pada tahun 1999 memenuhi aspirasi masyarakat Irian Jaya untuk memekarkan Irian Jaya menjadi beberapa provinsi, di antaranya penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat. Masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak kebijakan penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat terhadap pergeseran struktur sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Manokwari? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat terhadap pergeseran struktur sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah warga masyarakat (50 orang), kalangan pemerintahan (4 orang), kalangan DPRD (4 orang), LSM (1 orang), dan akademisi kampus (1 orang). Teknik pengumpulan data adalah melalui kuesioner (angket), wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data menggunakan instrumen (alat) penelitian berupa kuesioner tertutup, pedoman wawancara, dan ceklis dokumentasi (termasuk dianalisis). Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara editing, coding, dan analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat belum begitu signifikan memberikan dampak positif berupa peningkatan atau kemajuan struktur sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Hal ini diidikasikan dari: (1) ada beberapa hal pada semua indikator struktur sosial yang belum menunjukkan peningkatan/kemajuan, seperti: SD makin menurun/buruk, Puskesmas tetap/tidak maju, lembaga-lembaga sosial tetap kurang berfungsi, makin memburuknya etika sosial/perilaku, kaidah-kaidah sosial masyarakat terkikis, anarkhis (pemabuk), keamanan terganggu, banyak kriminal, pembangunan tidak merata, kesejahteraan masyarakat tidak terjadi, tetap primordialisme (sentimen etnis), makin tinggi gap lapisan atas dan lapisan bawah (tinggi), perlakuan eksklusif lapisan atas, mengutamakan keluarga pejabat, dan lapisan bawah terkucilkan; (2) masih ada satu hal pada salah satu indikator struktur politik, yaitu LSM sebagai salah satu kelompok penekan yang tetap menjadi free rider (penumpang gelap), bertujuan ekonomi, dan berideologi proyek; dan (3) ada beberapa hal pada beberapa indikator struktur ekonomi yang belum menunjukkan peningkatan/kemajuan, seperti: perdagangan dikuasi oleh masyarakat pendatang, pribumi bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, faktor keamanan, potensi daerah, dan kemudahan berusaha, serta makin menurun/buruknya perusahaan dagang skala kecil, menengah, dan besar, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara umumnya buruk/rusak, daerah tetap bergantung pada transfer dana dari pusat, dan yang makin menurun/buruknya PAD. Kesimpulan penelitian ini adalah belum terjadi dampak positif berupa peningkatan atau kemajuan struktur sosial, politik, dan ekonomi di Kabupaten Manokwari yang begitu signifikan setelah penetapan Manokwari sebagai ibukota Provinsi Irian Jaya Barat. Saran yang diajukan antara lain: perlu adanya kepedulian pemerintah Provinsi Irian Jaya Barat terhadap peningkatan sarana pendidikan SD dan sarana Puskesmas, perlu dilakukan penyuluhan secara kontinyu dan berkala kepada warga masyarakat dalam rangka mempertahankan etika sosial atau perilaku yang baik dan kaidah-kaidah sosial, berupaya melakukan pembangunan secara merata dari semua aspek (terutama pembangunan infrastuktur sosial dan ekonomi), pemberdayaan warga masyarakat lapisan bawah, selektif memberikan ijin pembentukan LSM (termasuk selektif di dalam memilih LSM sebagai mitra kerja pemerintah untuk melaksanakan program-program sosial dan pemberdayaan masyarakat), perlu mengupayakan terjadinya transformasi dari sektor pertanian dan perkebunan yang selama ini menjadi sandaran pekerjaan warga pribumi ke pekerjaan di sektor industri dan perdagangan, pemerintah setempat perlu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perbaikan infrastruktur jalan (kabupaten, provinsi, dan negara), serta perlu terus menggali potensi daerah yang tersedia (khususnya PAD di sektor perpajakan daerah dan retribusi daerah).